• Banyak alasan untuk percaya masa depan akan lebih baik. Fight!

    Heboh RPM Konten


    Dua minggu belakangan ini, para praktisi tekhnologi informasi dirisaukan oleh sebuah RPM yang telah dipublikasikan dalam siaran pers Departemen Komunikasi dan Informatika tanggal 11 Februari yang di dalamnya berisi tentang pembahasan Rancangan Peraturan Menkominfo Tentang Konten Multimedia atau kita sering mendengarnya sebagai RPM Konten.

    Sebagian dari kita mungkin bertanya-tanya, apa sih RPM Konten itu? Seberapa pentingkah hingga banyak yang memperbincangkannya?

    Sebenarnya, secara garis besar RPM Konten ini akan mengatur tentang penyelenggaraan internet yang akan dikerjakan oleh Tim Konten Multimedia. Berdasarkan pasal dalam rancangannya, tim ini nantinya memiliki tugas dan wewenang antara lain menerima laporan atau pengaduan terhadap adanya konten yang dilarang (pasal 21), memeriksa konten yang dicurigai sebagai konten yang dilarang (pasal 21), memerintahkan pengguna untuk menghentikan kegiatan pembuatan, pemuatan, pentransmisian, pengumuman dan/atau penyimpanan konten dan menghapus konten yang dimaksud (pasal 28), melakukan penghambatan akses pada konten yang dimaksud (pasal 28), memerintahkan penyelenggara memblock konten yang dilarang (pasal 29), menjatuhkan sanksi pada penyelenggara yang lalai atau sengaja tidak mengikuti perintah block di atas (pasal 29).

    Berkaitan dengan sanksi, sanksi yang diberikan bentuknya sanksi administratif yaitu teguran tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, dan/atau pencabutan izin. Untuk penyelenggara diwajibkan untuk melakukan pelaporan tahunan yang dilaporkan pada Direktur Jendral (pasal 18 ayat 1). Nantinya peraturan Menteri ini harus ditempelkan oleh penyelenggara dan diwajibkan untuk dibaca oleh semua penggunanya.

    Apabila kita perhatikan betul, keberadaan Tim Konten Multimedia ini sekilas mirip KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) di dalam dunia penyiaran televisi dan radio atau Dewan Pers untuk media massa secara umum. Nah, yang jadi permasalahan adalah kedua lembaga tersebut sifatnya hanya sekedar menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat atau pelaku media. Mereka tidak punya kewenangan untuk memberikan sanksi. Namun tidak dengan Tim Konten Multimedia ini.

    Selain itu, point penting yang membuat RPM Konten ini hangat dibicarakan masyarakat adalah karena RPM Konten ini sifatnya represif dan tentunya mengekang kebebasan berekspresi, pengertian penyelenggara dalam RPM Konten ini sendiri masih bias dan keberadaan Tim Konten Multimedia ini akan jadi seperti lembaga sensor konten di Internet, karena ada kewenangan menentukan tentang konten yang dilarang dan tidak.

    Semestinya keberadaan RPM Konten ini dapat dijadikan momen kebangkitan kembali para blogger dan juga momen bersatunya para blogger untuk melawan ancaman kebebasan berkespresi kita, ini adalah tantangan yang patut kita respon. Karena kita tau benar seberapa besar sisi positif dunia internet. Kita bisa lebih kreatif dan kompetitif dengan mengikuti sebuah kompetisi, salah satu contohnya. Seperti yang saya rasakan sendiri manfaatnya ketika mengikuti Djarum Black Blog Competition vol.2.

    0 comments:

    Post a Comment

    Salam blogger...

     

    Blog Status

    Free Hit Counter
    HTML Counter
    free counters

    Followers